Miindung ka Waktu,
Mibapa ka Zaman

Syariah Islam dan Keragaman Manusia

 

Mengingat kejadian 4 tahun ke belakang, dunia internasional pernah geger gara-gara Brunei Darussalam, negeri kecil berpenduduk kurang dari lima ratus ribu jiwa, menjadikan syariah Islam sebagai hukum nasionalnya. Beberapa lembaga internasional, termasuk PBB, “kegerahan” terhadap pilihan Brunei Darussalam tersebut. Para aktivis HAM dan beberapa selebriti dunia menyuarakan protes terhadap pilihan negara kaya minyak dan gas tersebut atas syariah Islam.

 Apakah Brunei punya hak untuk memilih sistem hukumnya sendiri tanpa harus menghiraukan kegerahan orang lain? Negara yang menyandang status merdeka punya hak prerogatif menentukan segala hal yang terkait dengan kepentingan nasionalnya, termasuk pilihan hukum. Merupakan hak dasar suatu negara untuk menentukan sendiri hukum nasionalnya. “Diharamkan” negara lain ikut campur memengaruhi, lebih-lebih mengganggu, pilihan yang dijatuhkan oleh suatu bangsa atau negara atas hukum yang akan digunakannya, kecuali terdapat kepentingan internasional yang secara objektif terganggu atas pilihan tersebut. 

Tidak diketahui persis, apakah politik hukum negara Brunei dalam memilih syariah Islam didasarkan pada kenyataan objektif dan kebutuhan masyarakatnya, atau didasarkan pada pertimbangan lain. Pidato Sultan Hassanal Bolkiah, yang dikutif banyak media online waktu itu, menyebutkan bahwa penerapan syariah Islam di Brunei murni didasarkan ketundukan pada Tuhan. Kata Bolkiah, Tuhan tidak akan pernah keliru memberikan hukum dan dipastikan mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Selain didasarkan pada ketundukan pada Tuhan, latar belakang sejarah Brunei menjadi salah satu pertimbangan penerapan syariah Islam oleh Bolkiah. Di masa lampau, sebelum masa penjajahan oleh Inggris, Brunei pernah menerapkan syariah Islam sebagai sistem hukum negara.

Secara teoretis politik hukum di suatu negara mesti dirumuskan di atas tiga landasan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam kadar tertentu, di masyarakat yang beragama terdapat suatu landasan yang tidak bisa dihindari, yaitu landasan teologis. Landasan teologis memiliki hubungan dengan keyakinan agama di masyarakat. Politik hukum, dalam bentuk mengubah dan memodernkan hukum, tidak bisa bertentangan dengan keyakinan (akidah) yang dipegang masyarakat, sebab akan menimbulkan kegaduhan.

Secara filosofis politik hukum harus mengacu pada tujuan hukum, yaitu tegaknya keadilan dan ketertiban demi kesejahteraan. Hukum merupakan alat (wasilah) tegaknya kedua hal tersebut. Sehubungan dengan itu, sebuah hukum yang tidak mampu menegakkan keadilan dan ketertiban mesti diubah dengan hukum yang berdaya untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Sebuah sistem hukum tidak bisa dibuat karena pertimbangan modern dan tidak modern. Materi sistem hukum modern yang tidak mampu menegakkan keadilan dan ketertiban mesti diganti oleh materi sistem hukum yang mampu menegakkan kedua tujuan hukum tersebut, sekalipun materi hukum tersebut diambil dari pola hukum masa lalu yang rentang waktunya sangat jauh dari masa kita.

Secara sosiologis politik hukum harus mengacu kepada siapa yang membutuhkan hukum. Apakah hukum dibuat karena kebutuhan penguasa atau kebutuhan masyarakat. Secara sosiologis, hukum harus dirumuskan di atas dasar kebutuhan masyarakat, sehingga hukum tersebut akan objektif dan diterima. Peraturan diciptakan bukan sebagai tameng kekuasaan dalam mengambil tindakan. Peraturan diciptakan sebagai aturan untuk menata hubungan rakyat dengan rakyat  dan hubungan negara dengan rakyat. Apabila hukum dirumuskan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat maka akan dihasilkan peraturan yang hebat dan heroik di ruang legislasi (parlemen) namun tumpul di masyarakat. Akibatnya, hukum hanya hasil rumusan di atas meja yang tidak berhubungan sama sekali dengan kenyataan di lapangan.

Secara yuridis politik hukum harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang tersedia sebagai payungnya. Hukum yang dibuat tanpa memertimbangkan sisi yuridis akan sangat rapuh dan rentan dengan gugatan dari masyarakat. Hukum yang materi-materinya tidak sesuai dengan fakta yuridis akan sangat mudah bongkar pasang, sehingga berefek pada biaya, waktu, dan tenaga. Biaya, waktu, dan tenaga habis bukan untuk digunakan menegakkan hukum melainkan habis digunakan untuk memperdebatkan absah tidaknya hukum. Sehubungan dengan itu perumusan hukum mesti bebas dari kontradiktif dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebagai payungnya.

 Satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam merumuskan hukum negara adalah keragaman. Keragaman manusia merupakan gejala alami (sunatullah) yang tidak dapat ditolak lagi oleh masyarakat manapun. Keragaman ini merupakan tantangan yang sangat penting dalam upaya unifikasi hukum. Keberhasilan unifikasi hukum yang benar-benar bisa mengayomi semua elemen masyarakat merupakan prestasi tinggi suatu bangsa.  Hukum yang diunifikasi secara bertentangan dengan konten keragaman merupakan pemantik kekacauan sosial (social disorder).  Selain itu, hukum tersebut akan menuntut ongkos sosial (social cost) yang tinggi dan memicu perlawanan, termasuk pengabaian hukum oleh masyarakat, sehingga produk hukum akan sia-sia dan terlantar. Sehubungan dengan itu, mesti ada upaya akomodasi hukum yang diunifikasi dengan konten keragaman masyarakat. Apabila hukum (syariah) Islam akan diterapkan maka nilai-nilai universalnya yang ditransformasikan ke dalam konten hukum, sebagai jawaban atas keragaman. Adapun hal-hal yang bersifat teknis dan operasional  dapat sesuaikan dengan kebutuhan dan kenyataan objektif di masyarakat.

 

           

 

 

Kolom

Yang Terhormat para Calon Kepala Daerah!

Ketegangan psiokologis politik masyarakat Indonesia sedang kumat saat ini, seiring dengan perhelatan Pilkada serentak 2018 yang tinggal menghitung hari. Ketegangan psikologis ini semakin bertambah, karena dalam beberapa bulan ke depan, kurang lebih dua bulanan lagi, akan muncul nama-nama calon Presiden yang semakin membuat cenat-cenut kepala masyarakat Indonesia.

Selengkapnya...

Gedung Pusat Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jl. AH Nasution No. 105 Bandung
Jawa Barat, Indonesia
Telp. (022) 6370 0715

email: lib@uinsgd.ac.id

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable